Wisuda [19-10-24]

Upacara peneguhan gelar atau pelantikan bagi seseorang yang telah selesai menempuh pendidikan "Wisuda"

The Westin Resort Nusa Dua, Bali

Kawasan Pariwisata Nusa Dua, BTDC Lot N-3, Nusa Dua, Bali 80363

SK Penetapan Wisuda

Read More

Yudisium [14-09-24]

Yudisium merupakan proses penting dalam pendidikan tinggi yang menunjukkan selesainya pendidikan seorang mahasiswa dan kesiapannya untuk menerima gelar. Kata yudisium berasal dari bahasa Latin “judicium” yang berarti “penghakiman” atau “keputusan”. Di perguruan tinggi, penilaian adalah proses penilaian akhir terhadap kemampuan dan prestasi mahasiswa yang dilakukan oleh universitas atau universitas.

Secara umum, yudisium dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan semua mata kuliah yang diperlukan serta menyelesaikan tugas akhir, seperti skripsi atau tesis, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh program studi atau jurusan mereka. Setelah itu, mahasiswa akan mengikuti serangkaian ujian atau evaluasi, baik lisan maupun tertulis, yang bertujuan untuk menguji pemahaman mereka terhadap bidang studi yang dipilih

Pada proses yudisium, biasanya terdapat komite yudisium yang terdiri dari dosen-dosen atau pakar di bidang studi yang bersangkutan. Komite ini bertanggung jawab untuk menilai kualitas karya tulis mahasiswa,  presentasi lisan, serta menjalankan ujian lainnya yang mungkin diperlukan. Berdasarkan hasil evaluasi ini, komite akan membuat keputusan apakah mahasiswa tersebut layak untuk menerima gelar akademik yang mereka incar. 

Yudisium bukan hanya sekedar langkah formal untuk mendapatkan gelar, namun merupakan momen penting dalam proses belajar mahasiswa. Melalui proses ini, mahasiswa dapat menunjukkan prestasi akademisnya dan menyadari upaya serta pengorbanan yang telah mereka lakukan selama ini. Oleh karena itu, yudisium tidak hanya menandai akhir dari perjalanan akademisnya, tetapi juga awal dari fase baru kehidupan profesionalnya.

Yudisium MH15 Universitas Ngurah Rai sukses digelar pada hari Sabtu wage, 14 September 2024. SK Penetapan Peserta Yudisium Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

Read More

Sidang Thesis

Hari ini penuh berkah.. berkah ramadhan .. sidang thesis berjalan tanpa kendala, dan yang terpenting hasilnya memuaskan. Semoga apa yang didapat hari ini kelak membawa manfaat yang penuh berkah.

Terima kasih atas bimbingan dan arahan para dosen pembimbing dan penguji:

Dr. Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, SH.,MH.

Dr. Karyoto, SH.,MH.,MM.

Dr. I Wayan Santoso, SH.,MH.

Rabu Kliwon, 3 April 2024

Read More

Ujian Akhir Semester [27-01-24][Kelas terakhir]

Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan akademis yang wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa perguruan tinggi dalam menyelesaikan studinya. UAS merupakan bentuk evaluasi akhir mata kuliah yang menekankan pada aspek kognitif untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada tiap mata kuliah. UAS dilaksanakan di akhir semester setelah semua proses belajar mengajar selesai .

Syarat untuk mengikuti UAS umumnya sama dengan pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS). Namun, ada satu syarat khusus bagi mahasiswa yang mengikuti UAS, yaitu memenuhi syarat kehadiran perkuliahan minimal 75% atau maksimal empat kali ketidakhadiran dari total pertemuan kuliah .

UAS dinyatakan dalam bentuk angka atau huruf dan penilaian UAS merupakan rata-rata dari penjumlahan nilai dari dua atau lebih dosen pengampu . Nilai akhir UAS biasanya memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan dengan komponen penilaian lainnya, seperti tugas atau kehadiran tatap muka .

Jadi, Ujian Akhir Semester adalah kegiatan akademis yang dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi sebagai bentuk evaluasi akhir mata kuliah untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada tiap mata kuliah .

Photo by Liza Summer

Read More

Hukum Adat [19-01-24]

Hubungan antara Tri Hita Karana dengan Hukum Adat

Tri Hita Karana adalah sebuah filsafat tradisional yang berasal dari pulau Bali, Indonesia. Secara harfiah, Tri Hita Karana dapat diterjemahkan sebagai "tiga penyebab kesejahteraan" atau "tiga alasan kemakmuran" Filsafat ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni antara tiga aspek dalam kehidupan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (Parahyangan), hubungan manusia dengan sesamanya (Pawongan), dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya (Palemahan)  .

Dalam konteks hukum adat, Tri Hita Karana memiliki kaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku di masyarakat Bali. Hukum adat adalah seperangkat aturan dan norma yang diwariskan secara turun-temurun dan mengatur kehidupan masyarakat adat Prinsip-prinsip hukum adat Bali, yang mencakup Tri Hita Karana, menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara masyarakat dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar.

Hubungan dengan Tuhan (Parahyangan): Dalam konteks hukum adat, hubungan manusia dengan Tuhan diwujudkan melalui pelaksanaan upacara keagamaan dan penghormatan terhadap dewa-dewa yang dipercaya. Upacara-upacara keagamaan ini merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali dan diatur oleh hukum adat .

Hubungan dengan sesama manusia (Pawongan): Prinsip Pawongan dalam Tri Hita Karana mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dalam konteks hukum adat, prinsip ini tercermin dalam norma-norma sosial dan adat-istiadat yang mengatur interaksi antarindividu dalam masyarakat Bali. Hukum adat Bali mendorong kerukunan, toleransi, dan saling menghormati antara sesama manusia .

Dosen:

Dr. Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, SH.,MH.

Hubungan dengan alam sekitar (Palemahan): Prinsip Palemahan dalam Tri Hita Karana menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekitarnya. Dalam konteks hukum adat, prinsip ini tercermin dalam aturan-aturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan perlindungan terhadap flora dan fauna. Hukum adat Bali mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan alam sekitar .

Dengan demikian, Tri Hita Karana dan hukum adat saling terkait dan saling mempengaruhi. Prinsip-prinsip Tri Hita Karana menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum adat Bali, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, seimbang, dan berkelanjutan di antara manusia, Tuhan, dan alam sekitar .

Photo by Zhu Peng

Read More

Arbitrase Komersial Internasional di Indonesia - Perkembangan Terkini [13-01-23]

Arbitrase komersial internasional adalah metode alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara yang sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka di luar pengadilan domestik. Arbitrase ini dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Di Indonesia, perkembangan terkini dalam arbitrase komersial internasional mencakup beberapa hal berikut:

• Hukum Arbitrase di Indonesia: Hukum arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengadopsi prinsip-prinsip dari Model Law on International Commercial Arbitration yang dikeluarkan oleh United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
• Lembaga Arbitrase: Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga arbitrase yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa melalui arbitrase komersial internasional. Salah satu lembaga yang terkenal adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Lembaga ini memiliki peraturan dan prosedur yang mengatur pelaksanaan arbitrase komersial internasional di Indonesia.
• Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan: Indonesia mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan .
• Perkembangan Terkini: Perkembangan terkini dalam arbitrase komersial internasional di Indonesia meliputi peningkatan kesadaran dan penggunaan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa di dunia usaha. Arbitrase dianggap sebagai alternatif yang efektif dan populer dalam menyelesaikan sengketa komersial, karena dapat memberikan keuntungan seperti kecepatan, kerahasiaan, dan fleksibilitas dalam proses penyelesaian sengketa.

Read More

Hukum dan Konstitusi [12-01-24]

Konstitusi

Konstitusi adalah sekumpulan aturan dan ketentuan dasar yang mengatur perikehidupan suatu negara. Secara umum, terdapat dua jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara yang dituangkan dalam sebuah dokumen, seperti Undang-Undang Dasar (UUD). Sementara itu, konstitusi tak tertulis merujuk pada norma-norma dan prinsip-prinsip yang tidak terdokumentasikan secara tertulis, namun tetap berlaku dalam sistem hukum suatu negara .

Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat dan hubungan antara individu dalam suatu negara. Hukum memiliki berbagai fungsi, antara lain:

• Menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
• Melindungi hak-hak dan kebebasan individu.
• Menyelesaikan sengketa dan konflik.
• Mengatur hubungan antara individu dan pemerintah.
• Menetapkan sanksi bagi pelanggaran hukum.

Hubungan antara Hukum dan Konstitusi

Konstitusi merupakan landasan hukum utama suatu negara. Hukum yang berlaku dalam suatu negara harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak-hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh hukum yang dibuat. Dalam hal terjadi sengketa atau pertentangan antara hukum dan konstitusi, biasanya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa tersebut.

Konstitusi di Indonesia

Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 mengatur berbagai aspek kehidupan negara, seperti pembentukan, pembagian wewenang, dan cara kerja lembaga-lembaga negara. Konstitusi Indonesia juga mengandung nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan ideologi negara yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia .

Peran Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi. MK bertugas menjaga keberlakuan konstitusi, menafsirkan ketentuan-ketentuan konstitusi, dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi. MK juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.

Read More