Media Belajar Bersama ~ Gak ada yang lebih keren dari orang yang mengejar impiannya

Jumat, 26 Januari 2024

Ujian Akhir Semester [27-01-24][Kelas terakhir]

Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan akademis yang wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa perguruan tinggi dalam menyelesaikan studinya. UAS merupakan bentuk evaluasi akhir mata kuliah yang menekankan pada aspek kognitif untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada tiap mata kuliah. UAS dilaksanakan di akhir semester setelah semua proses belajar mengajar selesai .


Syarat untuk mengikuti UAS umumnya sama dengan pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS). Namun, ada satu syarat khusus bagi mahasiswa yang mengikuti UAS, yaitu memenuhi syarat kehadiran perkuliahan minimal 75% atau maksimal empat kali ketidakhadiran dari total pertemuan kuliah .













UAS dinyatakan dalam bentuk angka atau huruf dan penilaian UAS merupakan rata-rata dari penjumlahan nilai dari dua atau lebih dosen pengampu . Nilai akhir UAS biasanya memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan dengan komponen penilaian lainnya, seperti tugas atau kehadiran tatap muka .


Jadi, Ujian Akhir Semester adalah kegiatan akademis yang dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi sebagai bentuk evaluasi akhir mata kuliah untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada tiap mata kuliah .


Photo by Liza Summer


Share:

Jumat, 19 Januari 2024

Hukum Adat [19-01-24]

Hubungan antara Tri Hita Karana dengan Hukum Adat

Tri Hita Karana adalah sebuah filsafat tradisional yang berasal dari pulau Bali, Indonesia. Secara harfiah, Tri Hita Karana dapat diterjemahkan sebagai "tiga penyebab kesejahteraan" atau "tiga alasan kemakmuran" Filsafat ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni antara tiga aspek dalam kehidupan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (Parahyangan), hubungan manusia dengan sesamanya (Pawongan), dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya (Palemahan)  .


Dalam konteks hukum adat, Tri Hita Karana memiliki kaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku di masyarakat Bali. Hukum adat adalah seperangkat aturan dan norma yang diwariskan secara turun-temurun dan mengatur kehidupan masyarakat adat Prinsip-prinsip hukum adat Bali, yang mencakup Tri Hita Karana, menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara masyarakat dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar.


Hubungan dengan Tuhan (Parahyangan): Dalam konteks hukum adat, hubungan manusia dengan Tuhan diwujudkan melalui pelaksanaan upacara keagamaan dan penghormatan terhadap dewa-dewa yang dipercaya. Upacara-upacara keagamaan ini merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali dan diatur oleh hukum adat .


Hubungan dengan sesama manusia (Pawongan): Prinsip Pawongan dalam Tri Hita Karana mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dalam konteks hukum adat, prinsip ini tercermin dalam norma-norma sosial dan adat-istiadat yang mengatur interaksi antarindividu dalam masyarakat Bali. Hukum adat Bali mendorong kerukunan, toleransi, dan saling menghormati antara sesama manusia .



Dosen:

Dr. Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, SH.,MH.


Hubungan dengan alam sekitar (Palemahan): Prinsip Palemahan dalam Tri Hita Karana menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekitarnya. Dalam konteks hukum adat, prinsip ini tercermin dalam aturan-aturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan perlindungan terhadap flora dan fauna. Hukum adat Bali mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan alam sekitar .


Dengan demikian, Tri Hita Karana dan hukum adat saling terkait dan saling mempengaruhi. Prinsip-prinsip Tri Hita Karana menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum adat Bali, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, seimbang, dan berkelanjutan di antara manusia, Tuhan, dan alam sekitar .


Photo by Zhu Peng

Share:

Kamis, 11 Januari 2024

Arbitrase Komersial Internasional di Indonesia - Perkembangan Terkini [13-01-23]

Arbitrase komersial internasional adalah metode alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara yang sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka di luar pengadilan domestik. Arbitrase ini dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa.


Di Indonesia, perkembangan terkini dalam arbitrase komersial internasional mencakup beberapa hal berikut:

  • Hukum Arbitrase di Indonesia: Hukum arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengadopsi prinsip-prinsip dari Model Law on International Commercial Arbitration yang dikeluarkan oleh United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
  • Lembaga Arbitrase: Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga arbitrase yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa melalui arbitrase komersial internasional. Salah satu lembaga yang terkenal adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Lembaga ini memiliki peraturan dan prosedur yang mengatur pelaksanaan arbitrase komersial internasional di Indonesia.
  • Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan: Indonesia mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan .
  • Perkembangan Terkini: Perkembangan terkini dalam arbitrase komersial internasional di Indonesia meliputi peningkatan kesadaran dan penggunaan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa di dunia usaha. Arbitrase dianggap sebagai alternatif yang efektif dan populer dalam menyelesaikan sengketa komersial, karena dapat memberikan keuntungan seperti kecepatan, kerahasiaan, dan fleksibilitas dalam proses penyelesaian sengketa.

Share:

Selasa, 09 Januari 2024

Hukum dan Konstitusi [12-01-24]

Konstitusi

Konstitusi adalah sekumpulan aturan dan ketentuan dasar yang mengatur perikehidupan suatu negara. Secara umum, terdapat dua jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara yang dituangkan dalam sebuah dokumen, seperti Undang-Undang Dasar (UUD). Sementara itu, konstitusi tak tertulis merujuk pada norma-norma dan prinsip-prinsip yang tidak terdokumentasikan secara tertulis, namun tetap berlaku dalam sistem hukum suatu negara .


Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat dan hubungan antara individu dalam suatu negara. Hukum memiliki berbagai fungsi, antara lain:

  • Menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
  • Melindungi hak-hak dan kebebasan individu.
  • Menyelesaikan sengketa dan konflik.
  • Mengatur hubungan antara individu dan pemerintah.
  • Menetapkan sanksi bagi pelanggaran hukum.

Hubungan antara Hukum dan Konstitusi

Konstitusi merupakan landasan hukum utama suatu negara. Hukum yang berlaku dalam suatu negara harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak-hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh hukum yang dibuat. Dalam hal terjadi sengketa atau pertentangan antara hukum dan konstitusi, biasanya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa tersebut.


Konstitusi di Indonesia

Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 mengatur berbagai aspek kehidupan negara, seperti pembentukan, pembagian wewenang, dan cara kerja lembaga-lembaga negara. Konstitusi Indonesia juga mengandung nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan ideologi negara yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia .


Peran Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi. MK bertugas menjaga keberlakuan konstitusi, menafsirkan ketentuan-ketentuan konstitusi, dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi. MK juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.

Share:

Kamis, 04 Januari 2024

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi [30-12-23]

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang melibatkan pertumbuhan, distribusi, dan penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Hukum memainkan peran penting dalam mendukung, mengatur, dan melindungi berbagai aspek kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat.


1. Fondasi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Hukum ekonomi memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup hukum kontrak yang mengatur hubungan antara pelaku ekonomi, hukum properti yang melindungi hak milik, hukum pajak yang memengaruhi pengeluaran dan investasi, serta regulasi bisnis yang menciptakan kerangka kerja untuk beroperasinya perusahaan.






Dosen: Dr. I Gusti Ayu Manik Silvia Dewi, A.Par, S.H., M.Kn.

2. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Ekonomi

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual sangat penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas di sektor ekonomi. Regulasi perdagangan dan investasi memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis untuk bertransaksi dan berinvestasi. Hukum persaingan usaha juga diperlukan untuk mencegah monopoli yang dapat merugikan ekonomi secara keseluruhan.


3. Hukum sebagai Penyokong Pertumbuhan Ekonomi

Regulasi keuangan dan perbankan menciptakan kerangka kerja yang stabil untuk sistem keuangan suatu negara. Selain itu, hukum juga berperan dalam pembangunan wilayah dan kesejahteraan sosial dengan mengatur distribusi kekayaan secara adil. Di era teknologi modern, hukum turut terlibat dalam pengembangan teknologi dan inovasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.


4. Tantangan dan Peluang di Bidang Hukum Ekonomi

Tantangan yang dihadapi termasuk adaptasi terhadap globalisasi ekonomi, reformasi hukum yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menyesuaikan hukum dengan dinamika ekonomi masa depan. Reformasi hukum yang tepat dapat menjadi peluang untuk memperbaiki kerangka kerja hukum yang ada guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.


Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam setiap tahapan pembangunan ekonomi. Melalui landasan hukum yang kuat, perlindungan bagi pelaku ekonomi, serta regulasi yang mendukung pertumbuhan, hukum menjadi tulang punggung bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Reformasi hukum yang tepat dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi merupakan kunci untuk memastikan peran hukum tetap relevan dan efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kemajuan ekonomi yang berkelanjutan tergantung pada keseimbangan antara kebebasan ekonomi untuk beroperasi dan kerangka hukum yang memberikan arahan dan perlindungan bagi semua pelaku ekonomi.

Share:

Jumat, 29 Desember 2023

Perbandingan Hukum Indonesia dengan Luar Negeri [Kuliah Umum][29-12-23]


Nathan Franklin Ph. D (Charles Darwin University)

Share:

Jumat, 22 Desember 2023

Politik Hukum Pidana [22-12-23]

Politik Hukum Pidana adalah konsep yang berkaitan dengan pembuatan dan perubahan hukum pidana dalam suatu negara. Hal ini melibatkan proses politik, kebijakan, dan pertimbangan sosial dalam mengatur perbuatan yang melanggar hukum dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku.

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait Politik Hukum Pidana dalam hal pembaharuan hukum pidana:

  • Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengatur perbuatan yang dilarang dan mengancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya . Hukum pidana mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum .
  • Pembaharuan hukum pidana adalah proses perubahan dan penyesuaian hukum pidana dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan zaman. Pembaharuan ini dapat dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan yang ada atau dengan membuat undang-undang baru.
  • Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan pidana kecuali telah diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya. Dalam pembaharuan hukum pidana, asas legalitas menjadi penting untuk memastikan bahwa perubahan hukum pidana dilakukan secara jelas dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku .
  • Pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan dengan melakukan perubahan secara materiil atau substantif. Perubahan ini melibatkan perubahan dalam rumusan pasal-pasal hukum pidana, termasuk definisi perbuatan pidana, ancaman pidana, dan sanksi pidana yang diberikan .
  • Pembaharuan hukum pidana melibatkan proses politik dalam pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan partisipasi berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga legislatif, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Tujuan dari proses politik ini adalah untuk mencapai konsensus dalam pembuatan dan perubahan hukum pidana.
  • Dalam pembaharuan hukum pidana, penting untuk mempertimbangkan aspek sosial dan kepentingan masyarakat. Pertimbangan ini meliputi perlindungan hak asasi manusia, keadilan, efektivitas penegakan hukum, dan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perkembangan sosial dan teknologi.







Pengajar:
Prof. Dr. Gde Made Swardhana, S.H., M.H.

Dalam pembaharuan hukum pidana, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan dan arah pembaharuan tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi perubahan sosial, perkembangan teknologi, perubahan nilai dan norma masyarakat, serta pengalaman dari implementasi hukum pidana yang ada.

Pembaharuan hukum pidana merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk menciptakan hukum pidana yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan zaman.

Dalam politik hukum pidana, terdapat beberapa konsep baru yang perlu diperhatikan dalam pembaharuan hukum pidana. Berikut adalah beberapa konsep baru yang relevan:

  • Konsep baru dalam politik hukum pidana adalah pentingnya peraturan perundang-undangan yang jelas dan terkini. Peraturan perundang-undangan ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang mengatur perbuatan yang melanggar hukum pidana .
  • Dalam pembaharuan hukum pidana, penting untuk mempertimbangkan aspek sosial dan kepentingan masyarakat. Pertimbangan ini meliputi perlindungan hak asasi manusia, keadilan, efektivitas penegakan hukum, dan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perkembangan sosial dan teknologi.
  • Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan pidana kecuali telah diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya. Dalam pembaharuan hukum pidana, asas legalitas menjadi penting untuk memastikan bahwa perubahan hukum pidana dilakukan secara jelas dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku .
  • Konsep baru dalam politik hukum pidana adalah pengaruh kriminologi dalam memahami penyebab seseorang melakukan tindakan pidana. Kriminologi mempelajari faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku kriminal, sehingga dapat membantu dalam pembuatan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif .
  • Konsep baru dalam politik hukum pidana adalah pentingnya pemidanaan yang adil. Hal ini melibatkan pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan tindak pidana, serta sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana .


Penting untuk dicatat bahwa konsep-konsep baru dalam politik hukum pidana terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus terus mengikuti perkembangan tersebut untuk menciptakan hukum pidana yang lebih efektif dan adil.


Photo by Andrea Piacquadio



Share:
Jasaview.id