Pengabdian Kepada Masyarakat [DTW Sangeh]

'agar manusia mengupayakan hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia dan alam lingkungan'

Pengabdian kepada masyarakat periode Ganjil 2022-2023 mengambil Tema “Pengelolaan Desa Tujuan Wisata dari Perspektif Administrasi Publik dan Hukum Berbasis Tri Hita Karana”. Pengambilan Tema ini dilatarbelakangi oleh Visi dan Misi Universitas dan juga Mata Kuliah Pembangunan Kebijakan Pariwisata yang menjadi mata kuliah khusus yang dimiliki Prodi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Banyaknya potensi wisata yang dapat digali dari sumber kekayaan alam di Indonesia sebagai asset yang perlu dikembangkan. Tentu pengembangan kekayaan alam agar dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat terutama sekitarnya. Potensi alam yang bisa dikembangkan sebagai inovasi yang dapat dimunculkan baik oleh masyarakat, pemerintah, pihak swasta, kalangan pendidikan maupun pihak lain. Menjadikan kekayaan alam sebagai asset sumber pendapatan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Sehingga perlu proses secara detail untuk dapat dimanfaatkan secara optimal. Terlebih dengan adanya daerah otonom yang memungkinkan pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sebagai bagian dari pendapatan daerah.

Dibawa happy aja gaess .. 😄

Klik sini ! untuk nonton video

Sumber: parablogger

Read More

Metode Penelitian Hukum [16-12-2022]

Fungsi penelitian hukum adalah untuk mencari kebenaran hukum terhadap suatu permasalahan di dalam hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.     Metode Penelitian Hukum Normatif

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.  Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

2.     Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:

–        Non judicial Case Study

Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

–        Judicial Case Study

Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi)

–        Live Case Study

Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

3.     Metode Penelitian Hukum Empiris

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah

Dosen pengajar: Dr. Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H.

Foto oleh Andrea Piacquadio

Sumber artikel: IDTesis

Read More

Politik Hukum [9 Desember 2022]

Prof. Soedarto mengatakan Politik Hukum merupakan kebijakan negara melalui badan- badan negara yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Politik hukum merupakan suatu metode untuk mempelajari aspek- aspek yang berhubungan dengan sistem hukum oleh karena itu politik hukum akan sangat bergantung kepada lingkungan tempat hukum itu sendiri.

Ruang lingkup atau wilayah kajian disiplin politik hukum adalah meliputi aspek lembaga kenegaraan pembuat politik hukum, letak politik hukum dan faktor (internal dan eksternal) yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara.

Tujuan politik hukum di Indonesia atau Tujuan Politik Hukum Nasional adalah sebagai suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki. Selanjutnya dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita Bangsa Indonesia yang lebih besar.

Dosen pengajar: Dr. Jimmy Usfunan, S.H., M.H.

Photo by Abby Chung

Read More

Filsafat Hukum [3-12-2022]

“an unjust law is no law at all”

Mazhab-mazhab hukum sering juga disebut aliran-aliran hukum. Dengan mempelajari mazhab-mazhab hukum kita dapat mengetahui pendapat para ahli hukum dari berbagai aliran hukum yang berusaha untuk menjawab pertanyaan “dari manakah asal hukum itu, mengapa hukum ditaati orang dan mengapa kita harus tunduk pada hukum?

Mazhab-mazhab atau aliran-aliran hukum meliputi: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, Utilitarianisme, Mazhab Sejarah, Sociological Jurisprudence, Realisme Hukum, dan Freirechtslehre.

Indonesia menjalankan sistem hukum yang sesuai dengan pemikiran para filsuf dengan aliran/ mazhab Positivisme. Aliran/mazhab Sociological Jurisprudence menekankan bahwasanya sistem hukum positif akan berjalan efektif apabilai sesuai kaidah dan norma yang hidup di masyarakat.

Dosen Pengajar: Dr. Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H.

Gambar oleh : Pexels 

Read More