Media Belajar Bersama ~ Gak ada yang lebih keren dari orang yang mengejar impiannya

Jumat, 24 November 2023

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi [24-11-23]

Peran hukum dalam pembangunan ekonomi sangat penting dan mencakup beberapa aspek kunci: 1. Perlindungan Hak Kekayaan dan Kontrak: Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas dan terpercaya untuk melindungi hak kepemilikan, hak kekayaan intelektual, dan kontrak. Hal ini mendorong investasi dan inovasi dengan memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan kontrak akan ditegakkan secara adil. 2. Regulasi dan Stabilitas: Hukum menyediakan regulasi yang membentuk kerangka kerja bagi bisnis. Regulasi yang tepat dan konsisten membantu mencegah monopoli, memastikan persaingan yang sehat, dan menciptakan lingkungan yang stabil untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 3. Penyelesaian Sengketa: Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan terstruktur. Sistem hukum yang efektif membantu mengurangi ketidakpastian dan risiko, memungkinkan pelaku ekonomi untuk berinvestasi tanpa khawatir terhadap konflik yang tidak terselesaikan.









Dosen pengajar:

Dr. Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, S.H., M.H.

4. Pemajuan Inklusivitas Ekonomi: Hukum dapat menjadi alat untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu, tetapi juga menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat. Ini termasuk keadilan distributif, perlindungan terhadap eksploitasi, dan penegakan regulasi yang mengarah pada pertumbuhan inklusif. 5. Investasi dan Kepercayaan Investor: Hukum yang konsisten, transparan, dan efektif memainkan peran penting dalam menarik investasi. Investor cenderung lebih nyaman berinvestasi dalam lingkungan yang memiliki sistem hukum yang kuat dan dapat diandalkan. 6. Pematuhan Atas Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial: Hukum juga berperan dalam mendorong perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial. Melalui regulasi dan penegakan hukum, praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau lingkungan dapat dicegah atau ditekan. Dengan memainkan peran ini, hukum menjadi dasar yang memungkinkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan terstruktur. Itu membuat lingkungan di mana bisnis bisa berkembang, inovasi didorong, dan masyarakat dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.


Photo by Tranmautritam

Share:

Selasa, 21 November 2023

Uji Kelayakan Proposal Penelitian Tesis [22-11-23]

Proposal Tesis adalah tulisan yang berisi rancangan atau rencana penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi dan penulisan ilmiah untuk memperoleh gelar akademik jenjang magister.

Bagian utama atau tubuh tesis terdiri dari beberapa bab, yaitu: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metoda Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Simpulan, Keterbatasan, dan Implikasi.

Sidang proposal tesis ini merupakan kegiatan kajian ilmiah, yang berisi uji kelayakan, verifikasi, penajaman permasalahan dan metodologi terhadap proposal tesis yang diajukan.

Sidang uji kelayakan proposal tesis adalah tahap penting dalam proses penelitian tesis. Ini adalah pertemuan di mana mahasiswa yang sedang menyelesaikan program pascasarjana harus mempertahankan rencana penelitian mereka di hadapan panel penguji. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan bahwa proposal tesis mereka layak untuk dilaksanakan sebagai proyek penelitian yang serius dan dapat memberikan kontribusi pada bidang studi yang relevan. Panel penguji biasanya terdiri dari dosen-dosen atau pakar di bidang yang berkaitan dengan topik tesis tersebut.

Dosen Penguji:

Dr. Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, S.H., M.H. Dr. Karyoto, S.H., M.H., M.M.

Selama sidang uji kelayakan, mahasiswa akan menjelaskan latar belakang penelitian, tujuan, pertanyaan penelitian, metodologi yang akan digunakan, dan tinjauan pustaka yang mendukung rencana penelitian mereka. Penguji akan memberikan pertanyaan, masukan, atau kritik terhadap proposal tersebut. Hasil dari sidang ini bisa berupa persetujuan, saran perbaikan, atau bahkan penolakan jika proposal tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh program atau lembaga pendidikan terkait.

Photo by Sora Shimazaki

Share:
Jasaview.id